Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Berita Terkait

• Paradigma e-Goverment Versus Birokratis46
• #ASNKerenTanpaKorupsi, Wujud Komitmen ASN Indonesia Tolak Korupsi6
• Selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan Ke-681
• Sesma BKN: Belajarlah Tanpa Harus Diperintah0
• PNS Profesional Harus Punya Tingkat Kompetensi Yang Baik7
• Utilitas KARIS / KARSU23
• Utilitas Karpeg4
• Integritas PNS Jadi Faktor Kunci Wujudkan Kedisiplinan Kerja7
• ASN Tidak Lagi Business as Usual2
• Coaching Clinic (TPP System) Kabupaten Tanah Laut bersama (E-Kinerja) Badan Kepegawaian Negara1

Berita Populer

• Mengenal Konsep Pendekatan Andragogi dalam Pembelajaran Diklat
• Rancangan Implementasi Model Evaluasi Empat Level Kirkpatrick pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
• Pengadaan CPNS Dari Pelamar Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
• Pengumuman Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021
• Contoh Surat Lamaran Untuk Pelamar Umum CPNS Kabupaten Tanah Laut
• Pengumuman Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
• Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
• Rekrutmen CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021
• Tugas dan Fungsi Pegawai ASN
• Manfaat Pemetaan Jabatan Pelaksana

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  ASN. 

BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian  (PPK)  Instansi Pusat  dan  Daerah  untuk  melarang  ASN  di lingkungannya menyampaikan dan  menyebarkan  berita  berisi  ujaran  kebencian  perihal  SARA,  serta mengarahkan  ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan,  yaitu  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Berikut  bentuk  aktivitas  ujaran  kebencian  yang masuk  dalam  kategori  pelanggaran disiplin:

1. Menyampaikan  pendapat  baik  lisan  maupun  tertulis  lewat  media  sosial  yang bermuatan  ujaran  kebencian  terhadap  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

2. Menyampaikan  pendapat  baik  lisan  maupun  tertulis  lewat  media  sosial  yang mengandung  ujaran  kebencian  terhadapsalah  satu  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan;

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya);

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi,  dan  membenci  Pancasila, Undang?Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

5. Mengikuti  atau  menghadiri  kegiatan  yang  mengarah  pada  perbuatan menghina,  menghasut,  memprovokasi,  dan  membenci  Pancasila,  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

6. Menanggapi  atau  mendukung  sebagai  tanda  setuju  pendapat  sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau commentdi media sosial. 

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin  sedang  atau  ringan.  Penjatuhan  hukuman  disiplin  itu  dilakukan  dengan mempertimbangkan  latar  belakang  dan  dampak  perbuatan yang  dilakukan  oleh  ASN tersebut. PPK Instansi wajib menjatuhi  hukuman  disiplin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. 

Masyarakat diminta segera melapor jika melihat ada ASN yang melakukan pelanggaran atas 6 poin di atas. Pelaporan bisa lewat situs www.lapor.go.id atau ke pengaduan ke website BKPSDM Kabupaten Tanah Laut.

[SIARAN PERS] Nomor: 006/RILIS/BKN/V/2018