Pastikan Layanan Kepegawaian Tanpa PUNGLI!

Berita Terkait

• Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Menengah Pertama Mata Pelajaran IPA 1
• Sosialisasi Penilaian Prestasi PNS Beserta Pelaporannya di Lingkungan Tanah Laut Tahun 20160
• Pendaftaran CPNS Formasi Penyuluh Pertanian Tahun 2016 Resmi Dibuka0
• Pemerintah Sediakan 7.684 Formasi untuk THL-TB0
• Terobosan Menuju KORPRI Baru0
• Penutupan Diklat PIM IV Angkatan XII Tanah Laut2
• BENCMARKING DIKLAT PIM IV TANAH LAUT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA1
• Bimbingan Teknis Pengembangan Kompentensi dan Kualifikasi Pendidikan pada Guru TK/SD lingkup Pemerin1

Berita Populer

• Mengenal Konsep Pendekatan Andragogi dalam Pembelajaran Diklat
• Rancangan Implementasi Model Evaluasi Empat Level Kirkpatrick pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
• Pengadaan CPNS Dari Pelamar Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
• Pengumuman Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021
• Contoh Surat Lamaran Untuk Pelamar Umum CPNS Kabupaten Tanah Laut
• Pengumuman Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
• Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
• Rekrutmen CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021
• Tugas dan Fungsi Pegawai ASN
• Manfaat Pemetaan Jabatan Pelaksana

Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN memastikan setiap layanan kepegawaian harus bebas dari tindak pungutan liar (pungli), terbentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber PUNGLI) dalam jajaran pegawai BKN merupakan bentuk keseriusan BKN dalam memberantas pungli pada seluruh proses layanan manajemen kepegawaian, sekaligus mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menghapus setiap tindak pungli dalam tubuh instansi pusat dan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, kepada seluruh pegawai BKN dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 Jumat, (28/10) di Kantor Pusat BKN. “Semua layanan kepegawaian BKN harus bebas dari tindak PUNGLI!,” tegasnya.

Bima juga menambahkan proses layanan kepegawaian BKN melalui pelayanan satu pintu menjadi bagian upaya transparansi layanan BKN kepada publik, sehingga bentuk kecurangan seperti tindak pungli dapat diberantas. “Semua layanan kepegawaian BKN akan diterima dan dikelola melalui satu pintu, dan tim Saber PUNGLI BKN akan bergerak memantau setiap proses layanan” imbaunya. Sebelumnya Presiden RI Jokowi telah menerbitkan Tim Saber Pungli yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam RI), serta melibatkan Kepolisan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 1 (satu) Ayat 2 (dua). (des) / sumber (http://www.bkn.go.id/berita/pastikan-layanan-kepegawaian-tanpa-pungli)