Breaking News
- Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
- Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
- Hasil Seleksi Administrasi Pra Sanggah pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
- Buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN Tahun 2024
- Informasi Nomor Layanan Informasi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
- Waktu Pendaftaran CPNS di Portal SSCASN BKN Tahun 2024
- Peraturan dan Keputusan Menpanrb terkait CPNS Tahun 2024
- Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
- PENGUMUMAN TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024
- PENGUMUMAN TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PESERTA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024
Menelisik Permukaan Diklat Pimpemdagri (Bagian 2)
Ditulis oleh Andra Eka Putra, S.IP, M.Si
By BKPSDM
Berita Terkait
- Pengumuman Hasil Tahapan Seleksi Administrasi Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pe0
- Menelisik Permukaan Diklat Pimpemdagri3
- Melacak Asal Usul Maksud Kompetensi PNS pada UU 5/2014 jo UU 23/2014354
- Melawan Lupa: Mewacanakan Diklat Literasi Media0
- Rancangan Implementasi Model Evaluasi Empat Level Kirkpatrick pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan76
- Mengenal Konsep Pendekatan Andragogi dalam Pembelajaran Diklat21
- Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Lau0
- Kendala dan Solusi Pendaftaran CPNS5
- Terbukti Curang Dalam Rekrutmen CPNS, Masuk Black List Kandidat ASN0
- BKPSDM Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mutu Pelayanan Asuhan Keperawatan Tahun 20173
Berita Populer
- Mengenal Konsep Pendekatan Andragogi dalam Pembelajaran Diklat
- Rancangan Implementasi Model Evaluasi Empat Level Kirkpatrick pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
- Pengadaan CPNS Dari Pelamar Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- Pengumuman Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021
- Contoh Surat Lamaran Untuk Pelamar Umum CPNS Kabupaten Tanah Laut
- Pengumuman Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
- Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
- Rekrutmen CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021
- Tugas dan Fungsi Pegawai ASN
- Manfaat Pemetaan Jabatan Pelaksana
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian pertama*, Diklat Pimpemdagri yang diatur dalam Permendagri 85/2017 merupakan amanat dari Pasal 6 ayat (2) PP 12/2017 jo Pasal 233 ayat (2) UU 23/2014. Namun sebagai koreksi atas bagian pertama, perlu disampaikan bahwa Diklat Pimpemdagri tidak hanya diperuntukkan bagi jabatan Kepala Perangkat Daerah (JPT), tapi juga berlaku secara mutatis mutandis untuk pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (5) UU 23/2014.
Lebih lanjut kemudian, sesuai dengan hasil Workshop Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (Jakarta, 16 November 2017), berikut akan disampaikan mengenai biaya, kualifikasi peserta, metode pembelajaran hingga struktur materi mata diklat.
Biaya
|
No. |
Jenjang |
Durasi (Waktu) |
Biaya Kontribusi |
|
1. |
Diklat Pimpemdagri JPT Madya |
188 Jp / 21 Hari |
Rp. 8.975.000 |
|
2. |
Diklat Pimpemdagri JPT Pratama |
246 Jp / 27 Hari |
Rp. 10.525.000 |
|
3. |
Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator |
246 Jp / 27 Hari |
Rp. 10.525.000 |
|
4. |
Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas |
301 Jp / 33 Hari |
Rp. 12.275.000 |
Sebagai catatan, biaya kontribusi sebagaimana dimaksud diatas diluar biaya konsumsi, comparative study dan geladi. Pagu biaya kontribusi mengacu kepada PP 64/2013 tentang tarif PNBP Kemendagri.
Peserta
|
No. |
Jenjang |
Kualifikasi Peserta |
|
1. |
Diklat Pimpemdagri JPT Madya |
|
|
2. |
Diklat Pimpemdagri JPT Pratama |
|
|
3. |
Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator |
|
|
4. |
Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas |
|
Program / Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran Diklat Pimpemdagri terdiri atas lima tahap pembelajaran sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:
Secara sederhana dapat dikatan bahwa metode pembelajaran pada diklat Pimpemdagri bertitik pijak pada “Isu.” Sebagai contoh, 30 orang peserta diklat akan membawa 30 isu organisasi yang akan dikerucutkan menjadi 9 isu public, lalu dikerutkan lagi kedalam 3 isu krusial hingga akhirnya mendapatkan 1 isu inti dalam tahap 1 define a problem. Tahap 2 dilakukan pembelajaran pemenuhan kompetensi pemerintahan di kelas dan ditempat kerja masing-masing peserta diklat. Pada tahap 3, isu inti kemudian dibandingkan ke lokasi observasi untuk kemudian pada tahap 4 dilakukan gladi (simulasi pemecahan masalah isu inti) di lokasi observasi. Terakhir pada tahap 5, peserta kemudian diminta membuat rencana aksi pemecahan masalah dalam bentuk karya tulis untuk kemudian dipresentasikan.
Setelah mendapatkan STPP Pimpemdagri inilah baru kemudian peserta diklat diikutkan dalam uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negri (LSP-PDN).
Struktur Materi / Mata Diklat
|
JPT Madya |
||
|
No. |
Mata Diklat |
Jp |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat pimpemdagri Collective Leadership Building Pra Uji Kompetensi Define a Problem Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) Merumuskan inovasi kebijakan desentralisasi Melakukan diseminasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Menggunakan informasi keuangan dan ekonomi untuk pengambilan keputusan strategis; Penetapan Program pembentukan peraturan daerah; Membangun organisasi pembelajaran; Melakukan diplomasi organisasi; Melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama; Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Gladi Olah Kepemimpinan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi Evaluasi |
3 6 10 3 20 6 6 6 6
6 6 6 9 27 18 18 9 10 10 3 |
|
|
|
188 Jp |
|
JPT Pratama |
||
|
No. |
Mata Diklat |
Jp |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. |
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat pimpemdagri Collective Leadership Building Pra Uji Kompetensi Define a Problem Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan; Mengelola Keberagaman Masyarakat Menganalisa Kontribusi terhadap fungsi anggaran; Menyusun rencana strategis SKPD; Mengimplementasikan strategi pengembangan masyarakat; Membuat strategi peningkatan kepercayaan publik; Merumuskan strategi hubngan kerjasama; Visitasi Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Gladi Olah Kepemimpinan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi Evaluasi |
3 6 10 3 20 9 18 9 18 18 9 9 9 10 27 18 18 9 10 10 3 |
|
|
|
246 Jp |
|
Jabatan Administrator |
||
|
No. |
Mata Diklat |
Jp |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. |
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat pimpemdagri Collective Leadership Building Pra Uji Kompetensi Define a Problem Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik High Performance Team Melakukan diagnosis organisasi; Merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal; Menyusun Kebijakan APBD; Menyusun rencana kinerja SKPD; Melakukan penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan pemerintah; Menerapkan etos kerja pelayanan publik; Membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan; Visitasi Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi Evaluasi |
3 6 10 3 20 9 9 9 18 9 18 18 9
9 9
10 27 18 9 10 10 3 |
|
|
|
246 Jp |
|
Jabatan Pengawas |
||
|
No. |
Mata Diklat |
Jp |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. |
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat pimpemdagri Collective Leadership Building Pra Uji Kompetensi Define a Problem Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik High Performance Team Isu Strategis Pemerintahan Daerah Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan; Melakukan identifikasi ancaman ketahanan Nasional; Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan; Menyusun rencana Kegiatan Anggaran; Melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan pemerintahan; Melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik; Menyusun program kerjasama strategis; Visitasi Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi Evaluasi |
3 6 10 9 20 9 9 9 9 18 18 18 18 18 18 18 10 27 18 9 10 10 3 |
|
|
|
297 Jp |
Memperhatikan uraian diatas, maka beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan pemerintah daerah diantaranya:
- Melaksanakan TOT widyaiswara dan TOF ASN penyelenggara diklat Pimpemdagri serta pengembangan kompetensi asesor (Asesor Afirmatif untuk JPT Pratama dan Asesor Tematik Diklat Pimpemdagri).
- Optimalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Provinsi sebagai pelaksana uji kompetensi pemerintahan
- Menyiapkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Diklat Pimpemdagri dalam APBD Perubahan Tahun 2018 atau APBD Murni Tahun 2019.
DAFTAR PUSTAKA
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri
- Bahan Tayang Workhsop Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan, BPSDM Kemendagri, Jakarta, 16 November 2017.
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
Write a comment
Ada 6 Komentar untuk Berita Ini
View all comments
